Selasa, 26 Agustus 2014

Progres Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Bengkalis


EVALUASI PROGRESS RKTL
PNPM MANDIRI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2014
KABUPATEN BENGKALIS
BULAN
:
JULI 2014
 
 
 
KEC. BANTAN
KEC. SIAK KECIL
KEC. PINGGIR
KEC. RUPAT
KAB. BENGKALIS
RENCANA
51,61%
53,62%
50,00%
52,63%
52,04%
REALISASI
37,10%
30,43%
33,87%
32,89%
33,46%
DEVIASI (+/-)
-14,52%
-23,19%
-16,13%
-19,74%
-18,59%

KENDALA-KENDALA/PERMASALAHAN
KEC. BANTAN
 
-
Pelaksanaan MAD Sosialisasi n+1 belum dilaksanakan, menunggu daftar lokasi
dan alokasi yang dikeluarkan Kementrian Dalam Negeri;
-
Penyerapan BLM per-Desa masih kecil, sehingga MDPj I 40% belum bisa
dilaksanakan, walaupun progres sudah lebih dari 80%;
-
Dana BLM dari APBD Bengkalis baru dicairkan pada akhir bukan Juli 2014
bertepatan dengan libur Idul Fitri.
KEC. SIAK KECIL
 
-
Pelaksanaan MAD Sosialisasi n+1 belum dilaksanakan, menunggu daftar lokasi
dan alokasi yang dikeluarkan Kementrian Dalam Negeri;
-
Penyerapan BLM per-Desa masih kecil, dan baru 4 Desa dari 9 kegiatan fisik;
-
Dana BLM dari APBD Bengkalis baru dicairkan pada akhir bukan Juli 2014
bertepatan dengan libur Idul Fitri.
KEC. PINGGIR
 
-
Pelaksanaan MAD Sosialisasi n+1 belum dilaksanakan, menunggu daftar lokasi
dan alokasi yang dikeluarkan Kementrian Dalam Negeri;
-
Penyerapan BLM per-Desa masih kecil, dan baru 3 Desa dari 10 kegiatan fisik
-
Dana BLM dari APBD Bengkalis baru dicairkan pada akhir bukan Juli 2014
bertepatan dengan libur Idul Fitri.
KEC. RUPAT
 
-
Pelaksanaan MAD Sosialisasi n+1 belum dilaksanakan, menunggu daftar lokasi
dan alokasi yang dikeluarkan Kementrian Dalam Negeri;
-
Penyerapan BLM per-Desa masih kecil, sehingga MDPj I 40% belum bisa
dilaksanakan, walaupun progres sudah lebih dari 40%;
-
Dana BLM dari APBD Bengkalis baru dicairkan pada akhir bukan Juli 2014
bertepatan dengan libur Idul Fitri.

(disampaikan oleh : Afrizul Badri)



RKTL Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan TA 2014 Kabupaten Bengkalis per-Juli 2014

Kamis, 21 Agustus 2014

Gambaran Umum PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Bengkalis

GAMBARAN UMUM PNPM MANDIRI PERDESAAN
KABUPATEN BENGKALIS

1.  Geografi dan Pemerintahan
Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Riau yang wilayahnya mencakup daratan bagian timur pulau Sumatera dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 8.402,43 km2, dengan batas-batas sebagai berikut :
Ø  Sebelah Utara berbatas dengan Selat Malaka
Ø  Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti
Ø  Sebelah Barat dengan Kota Dumai, Kab. Rokan Hilir dan Kab. Rokan Hulu
Ø  Sebelah Timur dengan Kabupaten Kepulauan Meranti

Setelah Kabupaten Kepulauan Meranti terbentuk, maka Kabupaten Bengkalis hanya terdiri dari 8 Kecamatan. Jumlah kecamatan, jumlah desa/kelurahan dan luas wilayah dapat dilihat pada Tabel berikut :

No.
Kecamatan
Ibu Kota Kecamatan
Jumlah Desa/Kelurahan
Keterangan
Desa
Kel
Total
1
9
0
9
Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan
2
17
3
20
 
3
14
1
17
 
4
6
9
15
 
5
8
4
12
Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan
6
5
0
5
 
7
11
2
13
Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan
8
13
0
13
Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan
JUMLAH
83
19
102
 

2. PNPM Mandiri Perdesaan
Kabupaten Bengkalis mulai berpartisipasi pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan sejak Tahun 2007 yang saat itu masih PNPM-PPK, dengan lokasi kecamatan termasuk 4 (empat) Kecamatan yang sekarang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti yakni Kecamatan Tebing Tinggi, Rangsang, Merbau dan Rangsang Barat.

PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi
PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Integrasi merupakan program pendukung PNPM Mandiri Perdesaan sebagai program induk. Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 ditetapkan sebagai lokasi PNPM MPd Integrasi di Provinsi Riau. Semua kecamatan dalam Kabupaten Bengkalis berhak berpartisipasi dalam kegiatan PNPM MPd Integrasi.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, khususnya terkait integrasi PNPM Mandiri Perdesaan dengan Musrenbangdes pertama-tama harus merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, selanjutnya diturunkan ke dalam prosedur kerja yang lebih operasional melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/2207/PMD tanggal 18 Mei 2010 tentang Panduan Teknis Integrasi Perencanaan Pembangunan. Peraturan dimaksud pada dasarnya telah memberikan pendasaran legal yang cukup kuat terhadap perencanaan pembangunan partisipatif di dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Prosedur perencanaan partisipatif dalam Musrenbang yang diintruksikan melalui Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 maupun Surat Mendagri Nomor 414.2/1408/PMD Tahun 2010 perlu diaktualisasikan dengan cara memperkuat langkah-langkah optimalisasi kinerja yang secara strategis dapat ditempuh dengan cara mendayagunakan pengalaman-pengalaman yang baik (good practices) tentang perencanaan partisipatif dalam pelaksanaan program/proyek pemberdayaan masyarakat. Pengalaman pelaksanaan program (PNPM Mandiri Perdesaan, Program Pemberdayaan Desa dan  program sejenis lainnya) dapat dijadikan rujukan dan didayagunakan untuk penguatan sistim pengelolaan pembangunan reguler berbasis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Kerja pemberdayaan masyarakat yang kontekstual harus mengarah pada upaya menegakkan kedaulatan rakyat. Rakyat dimediasi untuk menjalin komunikasi politik kepada wakil-wakilnya di legislatif (DPRD) melalui prosedur komunikasi politik yang demokratis. Demikian pula, terkait dengan era penguatan otonomi daerah yang secara  empiris sedang terus berlangsung di Indonesia, maka kerja pemberdayaan masyarakat yang bersifat kontekstual harus mampu memediasikan rakyat dengan pemerintah daerah melalui prosedur komunikasi pembangunan yang demokratis. Perencanaan pembangunan partisipatif adalah wahana penyampaian aspirasi rakyat secara demokratis dalam kerangka kerja otonomi daerah.

Rekapitulasi Program dan Alokasi
Rekapitulasi Alokasi PNPM-Mandiri  Perdesaan dan Program Pendukungnya Tahun Anggaran 2007 - 2014

No
T.A
Program
APBD
APBN
Jumlah
1
2007
PNPM-PPK
4.900.000.000
2.100.000.000
7.000.000.000
2
2008
PNPM MPd
2.750.000.000
11.000.000.000
13.750.000.000
3
2009
PNPM MPd
5.250.000.000
5.250.000.000
10.500.000.000
4
2010
PNPM MPd
3.500.000.000
5.250.000.000
8.750.000.000
5
2010
PNPM Pasca Krisis
-
1.500.000.000
1.500.000.000
6
2011
PNPM MPd
4.250.000.000
3.720.000.000
7.970.000.000
7
2011
PNPM MPd Integrasi
1.000.000.000
4.000.000.000
5.000.000.000
8
2012
PNPM MPd
5.000.000.000
4.640.000.000
9.640.000.000
9
2012
PNPM MPd Integrasi
2.000.000.000
5.000.000.000
7.000.000.000
10
2013
PNPM MPd
12.000.000.000
3.580.000.000
15.580.000.000
11
2013
PNPM MPd Integrasi
12.000.000.000
3.000.000.000
15.000.000.000
12
2013
PNPM MPd Perbatasan
-
1.000.000.000
1.000.000.000
13
2014
PNPM MPd
12.000.000.000
3.420.000.000
15.420.000.000
14
2014
PNPM MPd Integrasi
12.000.000.000
3.000.000.000
15.000.000.000
Jumlah
 
76.650.000.000
56.460.000.000
133.110.000.000

 3. Capaian Kegiatan

 Persentase Perbidang Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan 2007-2013

KEGIATAN
BIAYA PNPM
SWADAYA MASYARAKAT
%
SARANA PRASARANA
            25.764.151.600
                   449.670.000
44,7
PENDIDIKAN
            20.302.519.500
                    41.159.000
35,2
PELATIHAN KETERAMPILAN
              1.439.592.500
                    10.500.000
2,5
KESEHATAN
              2.286.364.900
                    18.000.000
4,0
SPP
              7.847.371.500
                                   -
13,6
 
            57.640.000.000
                   519.329.000
100,0

Data di atas sudah dipisahkan dengan alokasi BLM TA. 2007-2009 di Kabupaten Kep. Meranti

 SWADAYA MASYARAKAT, HARI ORANG KERJA (HOK) DAN ANGKATAN KERJA

NO
PROGRAM
SWADAYA MASYARAKAT
(Rp)
(HOK)
ANGKATAN KERJA (OM)
KET
1
PNPM MANDIRI PERDESAAN
519.329.000
131.376
8.620
2007-2013*
2
PNPM MANDIRI PERDESAAN INTEGRASI
101.310.900
42.821
986
2011-2013*
3
PNPM PERBATASAN
6.600.000
1.562
43
2013
4
PNPM PASCA KRISIS
33.667.500
8.692
171
2010
TOTAL
660.907.400
184.451
9.820
 
*Data per-Oktober 2013
*Asumsi 1 HOK dibayar dengan Rp 60.000, maka Total Upah yang dibayarkan kepada Pekerja 99% RTM   adalah 184.451 x Rp 60.000 = Rp 11.067.060.000,

Sarana Prasarana Umum
Jalan 99 Unit sepanjang 41.719 Meter, Jembatan 15 Unit, Air Bersih 40 Unit, Drainase 13 Unit sepanjang 4.385 Meter, Listrik Desa 13 Unit, Los Pasar 8 unit, Turap Beton 2 Unit, Dwiker  3, Dermaga Rakyat 4 Unit

Pendidikan
Gedung Sekolah 125 Unit, Bantuan Honor Guru 193 Orang, Bantuan Perlengkapan sekolah siswa 2 Paket, Pelatihan keterampilan (Peningkatan Kapasitas) 64 Paket, Gedung pelatihan Masyarakat 2 Unit,

Kesehatan
Gedung kesehatan 7 Unit, Posyandu 3, Kegiatan PMT  5 Paket,

Ekonomi
SPP 331 Kelompok dengan pemanfaat 3. 026 Pemanfaat

 4.    Laporan Kemajuan Tingkat Kabupaten Fisik, Biaya dan HOK

Kegiatan 2014 PNPM MPd Khusus Kegiatan Fisik

Kecamatan
Total Biaya (Rp)
Realisasi Biaya
Realisasi Swadaya
%
HOK
Biaya
Fisik
BANTAN
3.610.000.000
682.408.950
 
18,9
60
1.543
SIAK KECIL
3.648.000.000
304.088.500
 
8,3
17
456
RUPAT
3.762.001.100
755.739.000
 
20,1
51
1.460
PINGGIR
3.169.958.000
425.810.000
 
13,4
11
691
TOTAL
14.189.959.100
2.168.046.450
 
15,28
35
 

 5.    Jumlah Partisipasi Masyarakat

PNPM-MPd Tahun 2014
Sedangkan jumlah partisipasi masyarakat sejak dilaksanakan proses MAD Sosialisasi hingga pada proses MD Pertanggungjawaban dana  di 4 kecamatan lokasi berjumlah 8.135 orang, terdiri dari 4.062 orang laki-laki dan 4.073 perempuan, 2.823 orang adalah dari unsur Rumah Tangga Miskin.

No
Kecamatan
Bulan Lalu Akumulatif
Bulan ini, akumulatif
Laki-laki
Perempuan
RTM
Total
1
Bantan
1.650
972
915
555
1.887
2
Rupat
1.353
799
1.017
847
1.816
3
Siak Kecil
2.389
1.679
1.132
887
2.811
4
Pinggir
1.297
612
1.009
534
1.621
Total
7.163
4.062
4.073
2.823
8.135

 Rekap Partisipasi Musyawarah sejak 2007 – 2014

Tahun
Jumlah Partisipasi Dalam Semua Tahapan Musyawarah
Keterangan
Laki-Laki
Perempuan
OM
Total
2007
11.709
11.573
10.379
23.282
6 Kecamatan
2008
17.811
17.577
18.868
35.388
8 Kecamatan
2009
7.305
6.643
7.030
13.948
4 Kecamatan
2010
7.126
6.172
7.058
13.298
4 Kecamatan
2011
8.866
5.964
7.887
14.830
4 Kecamatan
2012
6.282
4.737
4.788
11.019
4 Kecamatan
2013
6.922
5.647
3.795
12.569
4 Kecamatan
2014
4.062
4.073
2.823
8.135
4 Kecamatan
Total Kab
70.083
62.386
62.628
132.469
 

 6.    Status Fasilitator

Keberadaan Fasilitator menjadi penentu keberhasilan kegiatan pendampingan program dan integrasi pembangunan. Selain Fasilitator Kecamatan dan Kabupaten yang telah ditempatkan di lokasi PNPM MPd reguler, juga telah direkrut dan ditempatkan Fasilitator lokal untuk mendampingi proram. Lebih jelas dapat dilihat pada Tabel berikut :
a.                  Fasilitator Kabupaten dan Operator Komputer

No
Nama Fasilitator Kabupaten /Asisten Fasilitator Kabupaten
Posisi
Keterangan
1
Bambang Tekno, S.Pi
Faskab
Reguler
2
Bahrum Effendi, SE, MH
Faskeu
Reguler
3
Afrizul Badri, ST
Fastekab
Reguler
4
 
Ass. Faskab
Lokal
5
Afis Arwin
Operator Komputer
Reguler
Jumlah
5 Orang
 
 
 
 
b.                 Fasilitator Kecamatan

No
Nama Fasilitator
Jabatan
Lokasi Tugas
Keterangan
1
Two Bagus P. Pohan, SE
FK
Kec. Bantan
Reguler
2
Ester Dwi Junita S, ST
FT
Kec. Bantan
Reguler
3
Dessri Kurniati, SH
FK
Kec. Siak Kecil
Reguler
4
Timbul Martua, ST
FT
Kec. Siak Kecil
Reguler
5
Eko Prasetya, SP
FK
Kec. Rupat
Reguler
6
Mul Hendri, A.Md
FT
Kec. Rupat
Reguler
7
Khozinuddin, S.Pd.I
FK
Kec. Pinggir
Reguler
8
Rida, ST
FT
Kec. Pinggir
Reguler
9
Ruliono, S. Sos.I
FK
Kec. Bengkalis
Lokal
10
Sri Astuti, A.Md
FT
Kec. Bengkalis
Lokal
11
Iriadi Karesia, SE
FK
Kec. Bukit Batu
Lokal
12
Salvi Novitas, ST
FT
Kec. Bukit Batu
Lokal
13
Wan Agus Tiari Aula, S.ST
FK
Kec. Mandau
Lokal
14
Rizal Afwandi, A.Md
FT
Kec. Mandau
Lokal
15
Faizal, SE
FK
Kec. Rupat Utara
Lokal
16
M. Nasrul, A. Md
FT
Kec. Rupat Utara
Lokal
Jumlah
16 Orang
 
 

 (edited:Afrizul Badri)